SIAK| METROTEMPO –Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Siak menyampaikan 6 poin penting daam pendapat akhir fraksi dalam menyahuti LKPJ Bupati Siak Tahun 2020. Pandangan umum tersebut dibacakan langsung Ketua Fraksi PKS Sudarman dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak, Rabu (14/4/2021).
“Ada 6 Poin yang kita soroti terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Siak,” ungkap Sudarman kepada wartawan Kamis (15/4/2021) seperti dilansir laman lintas10.com.
Adapun 6 poin tersebut yakni, terkait Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dari data yang disampaikan 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hanya satu yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukan bahwasanya kontribusi dari BUMD masih belum nampak kenaikan signifikan. Melainkan menurun dari tahun sebelumnya.
Untuk itu Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan konkret dan melakukan evaluasi menyeluruh kepada BUMD yang belum optimal memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah. Jika perlu menutup dan menggantikan BUMD yang bergerak di bidang lainnya dengan berpedoman aturan yang berlaku.
“Selain itu kita juga menyoroti kondisi jalan desa. Hingga kini masih ada desa yang belum menyeluruh merasakan pembangunan jalan Aspal. Padahal jalan merupakan akses dalam menjalankan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat,” ujar Sudarman.
Lanjutnya, di sektor pertanian hasil pantauan di lapangan bahwa ada pintu air yang berada di wilayah pertanian Kecamatan Bungaraya tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
Pintu air yang ada tidak sesuai dengan harapan, karena pintu air ditutup namun airnya masih bisa keluar dari bawah,” ucap Sudarman.
Pada sektor pariwisata, Fraksi PKS meminta agar Pemkab Siak tidak terfokus pada sektor tersebut. Pasalnya sejauh ini besarnya anggaran yang telah dikucurkan dalam membangun penunjang tempat wisata di Kabupaten Siak. Namun seiring serta terjadinya Pandemi Covid- 19 berdampak pada penurunan wisatawan.
“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak perlu mengambil langkah-langkah lain dan mengembangkan sektor-sektor lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Lanjut Sudarman, fraksi PKS juga mempertanyakan harga satuan dasar bahan yang digunakan pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Siak.
“Menurut Kami harga satuan dasar bahannya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada banyaknya penyedia jasa atau pemenang tender melakukan penawaran dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut,” terangnya. [lintas10]
