BENGKALIS|METROTEMPO-Mewakili Bupati Bengkalis, Wakil Bupati H. Bagus Santoso mengikuti Diskusi Panel antara BNN, KPK, BNPT secara virtual, Rabu (24/11/21) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Bengkalis.
Hadir mendampingi Bagus, Dandim 0303 Bengkalis diwakili Pasiter Kodim Kapten Arh Isnanu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Zikrullah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Toharudin, dan segenap Perangkat Daerah.
Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar secara langsung hadir sebagai narasumber dalam acara diskusi yang dikemas secara Blended Webinar di Mapolda Bali, Kota Denpasar, Bali.
Diskusi hangat tersebut mengusung tema “sinergitas pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme untuk pembangunan sumber daya manusia unggul di era VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity and Ambiguity”.
Kepala BNN RI, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan, melalui diskusi ini pimpinan tiga lembaga besar bertekad membangun sinergi guna meminimalisir tiga permasalahan nasional.
“Kami berbicara bersama dengan permasalahan bangsa yang ada saat ini dengan bersinergi di era VUCA, salah satunya membahas ancaman transnasional crime terhadap keamanan di Indonesia, kejahatan yang dirancang di suatu tempat namun kejadian serta akibat di tempat lain, kita juga sinergi memberantas bisnis gelap senjata dan narkotika, tindak pidana korupsi money laundry, yang beroperasi melalui dark web, menggunakan url IP adress kerahasiaan tinggi,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan, diskusi panel ini menjadi langkah kolaborasi bersama membahas isu-isu penting di Indonesia.
“Kasus narkoba saat ini sudah masuk ke pelosok desa terpencil, 2,3 juta generasi muda milenial menyalahgunakan narkoba, degradasi moral korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun dan kasus suap mencapai Rp 322 miliar,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, H. Bagus Santoso menjelaskan, kejahatan transnasional bergerak secara terorganisir termasuk ke daerah-daerah pelosok tak terkecuali di Kabupaten Bengkalis.
“Diskusi penting ini menjadi perhatian level global hingga regional karena membahayakan publik. Penanganannya harus holistik tidak hanya represif tetapi juga preventif dan preemtif serta memerlukan sinergi dari semua stakeholder,” pungkasnya.(prokopim/zulfan)
