Diduga PPP Kabupaten Bengkalis Tidak Tepat Waktu Menyampaikan LPPDK Kepada KPU Bengkalis

oleh -529.090 views

BENGKALIS | Metrotempo.co – Diduga Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis pada Hari Rabu, 20 Maret 2024 melewati batas waktu yang ditetapkan, Sabtu (6/4/2024).

Hal ini merupakan pelanggaran pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 338 Ayat 3.

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu tersebut kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud.

Dalam Pasal 335 ayat (2), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 118 Ayat 3.

“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih”.

Dalam hal ini Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis Tidak Patuh dalam semua hal yang Material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang tercantum dalam Basis Adanya Ketidak Patuhan dan Kesimpulan Laporan Asurans Independen Nomor 03/LNSR/2.0087 BENGKALIS-PPP/III/2024 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Terdapat Calon Legislatif / Calon Anggota DPRD Kabupaten yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hal ini merupakan pelanggaran pada PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 51 Ayat 2,“LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya”.

Sedangkan menurut data LADK, diduga hanya beberapa data saja yang di laporkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke KPU Kabupaten Bengkalis, yakni bentuk dana berupa jasa kampanye calon anggota legislatif sebesar Rp.21 juta 600 ribu rupiah, selebihnya tidak data tidak di kirim atau kosong.

Sampai berita terbit, awak media ini belum dapat mengkonfirmasi kepada pengurus PPP Kabupaten Bengkalis terkait hal tersebut. RN

No More Posts Available.

No more pages to load.