Paparan dan Tanggapan DPRD Kabupaten Siak Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

oleh -119.090 views

SIAK | METROTEMPO –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menyampaikan paparan dan tanggapan terhadap LKPj Bupati Siak Tahun 2020, Rabu (14/4/2021). Sidang paripurna yang berlangsung secara virtual ini, DPRD menyorot sejumlah kinerja pemerintah daerah.

Seperti halnya Fraksi Gerindra, pihaknya menilai kerja Pemkab perlu dilakukan evaluasi. Selain itu, Jubir Fraksi Gerindra, Robi Cahyadi juga mengapresiasi kinerja Pemkab Siak yang telah merealisasikan 20% APBD untuk belanja pendidikan.

“Standar belanja pendidikan Siak sudah sesuai dengan undang-undang. Kami Fraksi Gerindra apresiasi hal ini,” ujarnya.

Selain itu, Robi menyoroti permasalahan yang dinilai cukup serius dan perlu dijadikan ‘Pekerjaan Rumah’ oleh Pemkab Siak. Yakni masalah peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan sepanjang tahun 2020.

“Saya kira Pemkab Siak perlu melakukan langkah-langkah atau tindakan serius untuk menuntaskan permasalahan ini. Karena menurut data BPS ini peningkatannya cukup tinggi,” sebutnya.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menilai pembangunan Infrastruktur penghubung antar desa banyak yang belum memadai bahkan banyak yang rusak.

Selain itu, Jubir Fraksi Golkar, Jondris Pakpahan menambahkan agar Pemda juga memperhatikan masalah Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembayaran tunjangan honorer tenaga medis.

“BLK untuk memaksimalkan kompetensi tenaga kerja kita, karena banyak tenaga kerja kita yang tak memenuhi kualifikasi. Kemudian kami minta Pemda mengevaluasi pembayaran honorium tenaga medis, apakah benar sesuai informasi yang kami terima, ada tenaga medis di Tualang yang menerima honorium dengan jumlah tidak sesuai,” jelasnya seperti dilansir laman gardaberita.com.

“Menyangkut masalah ekonomi kreatif, ini perlu dilakukan pembekalan kepada para generasi muda. Selain itu juga diperlukan uluran tangan Pemda untuk mempermudah langkah mereka,” tambah Jondris.

Jubir PDIP, Marudut Pakpahan mempertanyakan mengenai rendahnya serapan anggaran daerah. Selain itu, Fraksi PDIP meminta Pemda lebih giat mencari sumber atau pos-pos anggaran yang bisa dibawa ke daerah.

“Jangan hanya mengandalkan dana bagi hasil saja. Kami meminta Pemda lebih giat, kreatif dan inovatif,” sebut Marudut.

Sementara dari fraksi PKS memandang kurangnya kontribusi BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan PKS meminta, Pemkab Siak menutup BUMD yang tidak maksimal. “Ganti sama yang lain,” ucap Sudarman.

Sedangkan mengenai infrastruktur, Fraksi PKS menilai banyak ruas jalan yang rusak bahkan sudah memakan korban.

“Kami prediksi masalah jalan ini ada 2. Pertama karena truk kelebihan muatan dan yang kedua perbaikan yang tidak tepat, mohon ditanggapi saudara bupati,” kata dia.

Fraksi PKS juga menyorot masalah pertanian yang banyak terbengkalai karena minimnya pasokan air.

“Masalah pertanian ini sangat perlu. Berdasarkan tinjauan kami di lapangan, banyak pintu-pintu air yang berasal dari sungai Siak tidak berfungsi. Kasihan kita, infrastrukturnya bagus tapi tidak terpelihara dengan baik,” tukas Sudarman.

Sebelumnya Bupati Siak Alfedri telah menyampaikan LKPj tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Bupati Alfedri menjelaskan 6 poin penting capaian kerja tahun 2020.

Diantaranya, peningkatan Insfratruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pertanian, pembangunan berwawasan lingkungan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. [gardaberita]

No More Posts Available.

No more pages to load.