APBD 2023 Disahkan, Balai Kayang Segera Dituntaskan, Dua Ranperda Dalam Pembahasan

oleh -132.090 views

SIAK | Metrotempo.co – Ketua DPRD Indra Gunawan membuka paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2023 Kabupaten Siak, yang digelar pada Jumat (25/11/2022) siang.

Paripurna yang dihadiri formasi lengkap, Ketua DPRD Indra Gunawan, Ketua I Fairus dan Ketua II Androy Ade Rianda, serta Bupati Alfedri, Wabup Husni Merza, Sekda Arfan Usman, dan para kepala OPD Pemkab Siak, serta Forkopimda.

APBD 2023 disahkan dalam paripurna, setelah Ketua Banggar Syamsurizal Budi membacakan hasil pembahasan Ranperda APBD 2023.

Diterangkan Ketua DPRD Indra Gunawan, setelah pengesahan Ranperda dan menjadi Perda APBD 2023, masih ada dua pekerjaan rumah lagi, yang kini digesa.

“Dua Ranperda yaitu tentang disabilitas dan tentang kawasan industri sedang kami bahas dan segera kami paripurnakan,” terang Ketua DPRD yang akrap disapa Ngah Indra.

Selain dua Ranperda itu, hal yang harus segera dituntaskan adalah perihal sertifikat dilahan di Balai Kayang I,II dan III, lebih kurang 2.300 persil.

“Kami meminta Pemkab Siak lebih terbuka dan serius atas persoalan yang membuat warga resah,” ungkap Ketua Indra Gunawan.

DPRD selalu membuka diri jika itu untuk kepentingan masyarakat. Apakah perihal pelepasan atau lainnya kita siap mendampingi Pemerintah agar status sertifiikat Balaikayang ini segera tuntas.

“Mari kita duduk bersama, karena hearing sudah dilakukan, pemerintah sudah tau keinginan masyarakat tentang hak mereka sehingga seterpikat yang mereka miliki tidak terkesan abu abu,” tegas Politisi Golkar ini.

Indra Gunawan mengatakan, Ranperda disabilitas dan kawasan industri segera dituntaskan. Demikian juga dengan perihal seterpikat masyarakat dilahan Balai Kayang.

Sementara Ketua Banggar Syamsurizal Budi membacakan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD 2023.

Adapun pendapatan daerah sebelum pembahasan Rp. 2.423.642.356.935. Setelah pembahasan menjadi Rp. 2.423.193.737.423.

“Terjadi penurunan setelah pembahasan Rp. 448.619.512,” terang Syamsurizal Budi.

Sementara pendapatan asli Daerah sebelum pembahasan maupun setelah pembahasan tetap dianggarkan sebesar Rp336.927.496.454.

Pendapatan tranfer sebelum pembahasan Rp2.086.714.860.481, setelah pembahasan menjadi Rp2.086.266.240.969. Terjadi penurunan setelah pembahasan Rp448.619.512.

“Adapun rincian tranfer, transfer Pemerintah Pusat sebelum pembebasan Rp. 1.923.314.860.481, setelah pembahasan Rp. 1.922.866.240.969. Terjadi penurunan Rp. 448.619.512,” terang Syamsurizal Budi.

Sementara transfer antar Daerah sebelum pembahasan Rp. 163.400.000.000, tidak terjadi perubahan setelah pembahasan.

Lain-lain PAD yang sah, sebelum pembahasan Rp. 78.897.437.850, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

Sedangkan belanja daerah sebelum pembahasan Rp. 2.586.638.164.623, setelah pembahasan Rp. 2.586.189.545.111. Terjadi penurunan 448.619.512.

Sedangkan untuk belanja operasi, sebelum pembahasan dianggarkan Rp. 1.857.827.629.139, setelah pembahasan Rp. 1.861.848.758.767. Terjadi kenaikan setelah pembahasan sebesar Rp. 4.021.129.628.

Belanja modal sebelum pembahasan dianggarkan sebesar Rp. 449.433.838.184, setelah pembahasan menjadi Rp. 444.964.089.044, terjadi penurunan sebesar Rp. 4.469.749.140.

Belanja tidak terduga, sebelum pembahasan Rp. 21.950.650.000, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

Belanja tranfer sebelum pembahasan Rp. 257.426.047.300, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

Dari pendapatan dan belanja tersebut, belanja 2023 defisit sebelum pembahasan Rp. 162.995.807.688, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

Penerimaan pembiayaan daerah, sebelum pembahasan Rp. 263.675.205.564, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebelum pembahasan Rp. 100.679.397.876, setelah pembahasan tidak terjadi perubahan.

“Berdasarkan uraian tersebut, menjadi tanggung jawab bersama dalam memajukan dan meningkatkan percepatan pembangunan Kabupaten Siak pada 2023,” terang Syamsurizal Budi.

Pembangunan Siak hendaknya terarah dan dilakukan secara tepat dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Siak.

Atas apa yang dibacakan Ketua Banggar, Bupati Siak Alfedri menyampaikan proses persetujuan dilaksanakan melalui kerja keras yang dilakukan oleh segenap anggota DPRD yang terhormat, melalui pembahasan secara mendalam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pembahasan dimulai dari pembahasan KUA dan PPAS hingga pembahasan Ranperda APBD oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang memahami kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sehingga pembahasan dapat diselesaikan dengan tepat,” harapan Alfedri. (Rls/A.waruwu)

No More Posts Available.

No more pages to load.