Plt Sekda Bengkalis Pertanyakan Ekosistem Pariwisata Dan Perkebunan Kepada OJK Pusat

oleh -253.090 views

PEKANBARU | Metrotempo.co – Bupati Bengkalis diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr Ersan Saputra Ikuti rapat Coaching Clinic TPAKD bersama Gubernur Riau, Kamis (11/5/2023), bertempat di Balai Serindit Gedung Daerah Gubernur Riau, Pekanbaru.

Rapat dipimpin Gubernur Riau diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Job Kurniawan diikuti Deputi Direktur Akses Keuangan OJK Pusat Rose Dian Sundari, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Muhamad Lutfi serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.

Coaching Clinic TPAKD tersebut mengangkat tema Gerakkan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI).

Dikesempatan tersebut, Bupati Bengkalis melalui Plt Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra memberikan argumen kepada Deputi Direktur Akses Keuangan OJK Pusat Rose Dian Sundari terkait ekosistem pariwisata dan perkebunan.

Menurut Ersan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada tahun 2011 tepatnya di Pulau Rupat, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih terus fokus pada tahap pengembangan.

“Saat ini yang menjadi kendala Pemerintah Daerah adalah pada pembiayaan di masyarakatnya, karena jika ada event besar yang dilaksanakan di Pulau Rupat yang menjadi urgensinya adalah pada penginapan yang terbatas”, ungkap Ersan.

Kami Pemerintah Daerah sambung Ersan, terus melakukan pengembangan dan pembinaan terkait permasalahan yang dihadapi, ada dua alternatif yang kami lakukan pertama, disektor kepariwisataan Pemerintah Daerah selalu menganggarkan dana dari APBD dan APBN. Yang kedua melalui investor.

“Untuk itu kami berharap apakah bisa seandainya TPAKD daerah ingin mengembangkan sektor homestaynya masyarakat supaya penginapan di Pulau Rupat semakin berkembang, apakah TPAKD bisa menjadi penjamin, karena jika masyarakat mengajukan pinjaman di Bank pasti ditanya persyaratan dan anggunannya dan ini tentu menjadi berat bagi masyarakat untuk mengembangkan secara mandiri”, ujarnya.

Karena Kabupaten Bengkalis sangat fokus pada pengembangan di Pulau Rupat tambahnya lagi, pada tahun ini kita akan melaksanakan pembangunan RSUD di Pulau Rupat, untuk itu kami berharap pihak Bank bisa memudahkan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan pelaku usaha salah satunya di sektor kepariwisataan.

Tidak hanya itu, Plt Sekda Bengkalis dr Ersan juga mempertanyakan terkait pada sektor perkebunan. Karena daerah kita Kabupaten Bengkalis termasuk kawasan gambut.

Ketika para pelaku perkebunan ingin melakukan peminjaman di Bank untuk mengembangkan perkebunannya, pihak Bank tidak bisa menerimanya karena anggunannya tidak termasuk dalam persyaratan disebabkan lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis termasuk kawasan gambut.

“Apakah tidak bisa di TPAKD bisa menjadi agreements antara kita bersama pihak Bank sehingga persyaratan Bank kompensional dikhususkan untuk pengembangan disektor Pariwisata dan Perkebunan”, pungkasnya.

Deputi Direktur Akses Keuangan OJK Pusat Rose Dian Sundari mengatakan ada tiga alternatif pembiayaan yang bisa dipakai pelaku usaha di perdesaan yakni pra inkubasi, Inkubasi dan pasca inkubasi.

Biasanya kita mapping dulu melihat kondisi desa tersebut, apa saja yang perlu kita dampingi pada masyarakat tersebut, setelah didampingi maka baru bisa kita berikan penguatannya.

“Salah satu lagi yang bisa dilakukan pelaku usaha masyarakat dengan menggunakan dana Desa melalui Bumdesa”, ujarnya.

Hadir mengikuti coaching Clinic TPAKD tersebut Kepala Bappeda Rinto, Sekretaris BPKAD Firdaus, Kabag Perekonomian H. Khairi Fahrizal. (Prokopim/ZN.RN)

No More Posts Available.

No more pages to load.