BENGKALIS | METROTEMPO –DPRD Kabupaten Bengkalis gelar Rapim (Rapat Pimpinan) terkait persiapan pembahasan anggaran bersama TAPD, Senin, (14/09/2020) di kantor DPRD Kabupaten Bengkalis jl. Antara
H. Khairul Umam saat memimpin rapat menyampaikan beberapa poin yang harus di bahas mulai dari struktur anggaran yang dilakukan bersama TAPD, Komisi komisi bersama OPD, Penandatanganan MOU, banggar bersama TAPD sampai pengesahan.
“Pada kamis lalu, Plh. Bupati Bengkalis H. Bustami HY sudah menyerahkan RKUPA-RPPAS 2020 kepada ketua bapemperda dan anggota yang hadir saat itu, sebelum pembahasan bersama TAPD alangkah baiknya kita melakukan pembahasan untuk menyatukan visi, persepsi dan pandangan sehingga nantinya mempermudah dan selaras dalam penyampaian pada rapat bersama TAPD. “jelas ketua.
Dalam kesempatan Hendri alias ongah mengatakan, Hal-hal yang sudah di sepakati bersama pada pembahasan sebelumnya ada 8 dari 10 item harus menjadi perhatian di APBD-P harus dimasukkan dan menjadi pertimbangan, serta usulan gaji RT, RW dan Posyandu yang sebelumnya terjadi pemotongan di jadikan bahan pertimbangan untuk di akomodir di APBD-P.
Sementara menurut Pandangan Sofyan terkait rasionalisasi, ini harus menjadi perhatian serius. dengan pemangkasan kegiatan pelayanan penanganan Covid-19,
tenaga pelayanan dan tenaga pendidikan menjadi prioritas hingga saat ini tenaga medis dan tenaga honor belum di bayarkan, pemangkasan kegiatan menjadi perhatian serius dan perhatian bersama supaya tenaga pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat di bayarkan, jangan sampai hak-hak para tenaga honor medis dan pendidikan di abaikan.”
Rahmah yeni mengingatkan untuk Pasien yang Positif Covid-19 dibuat satu tempat tidak karantina mandiri Karena pasien yang Positif bisa menular keorang lain.
Irmi Syakip Arsalan juga memberikan masukan terkait postur APBD. dalam pembahasan APBD ini perlu adanya persepsi dan kesepakatan dalam rapat pembahasan. Bisa di perkirakan bahwa angka belanja tersebut tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.
Kedepan kita harapkan gaji RT RW desa dan RT RW Kelurahan agar dapat disamakan sesuai dengan Keuanggan Desa.”Harap Al Azmi.
Kita semua mengharapkan agar untuk kepentingan desa baik itu RT, RW perlu juga mendapat perhatian agar mereka dapat menjalankan tupoksinya dengan sebaik mungkin.”ucap Laorensius.
Masukan-masukan dari anggota yang telah di sepakati maka perlu penyusunan struktur anggaran yang real sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan, kemudian ketersediaan anggaran tersebut harus di prioritaskan pada 9 poin yang telah di disepakati untuk kepentingan masyarakat. “tutup Ketua.(humas sekwan /zulfan)
