RLH Harus Terus Bergulir di Siak, Dewan Muhtarom S.Ag: Siapkan Datanya untuk Diajukan

oleh -205.090 views

SIAK | METROTEMPO.CO – Penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sangat diharapkan oleh masyarakat kurang mampu di setiap daerah. Tak terlepas masyarakat kurang mampu (miskin, red) yang ada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berdasarkan data dan informasi yang diterima awak media ini, saat ini masih ditemukan sejumlah Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Siak yang tergolong keluarga kurang mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan RLH. Seperti yang terdapat di Kampung Langkai Kecamatan Siak.

IKLAN

“Iya, di Kampung Langkai ini masih ada beberapa keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Saya mengusulkan kepada pemerintah agar bisa disalurkan RLH sebanyak Dua unit untuk warga kurang mampu itu,” papar Penghulu Kampung Langkai Sugeng Purwadi, Senin (13/01/2025) kemarin, kepada media ini.

Program RLH yang pada tahun-tahun sebelumnya disalurkan di wilayah Kabupaten Siak bersumber dari dana APBD Provinsi Riau. Dengan demikian, untuk bisa mendapatkan penyaluran bantuan RLH itu diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Terkait hal tersebut, Pemkab Siak melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman (PU Tarukim) juga terus mengupayakan agar program RLH yang diharapkan oleh masyarakat bisa setiap tahun digulirkan di Kabupaten Siak. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman (Kabid Perkim) Dinas PU Tarukim Siak H Khaidir Fitri ST, MT.

“Setiap tahun kami terus mengusulkan dan mengupayakan agar program RLH bisa digulirkan di Kabupaten Siak. Namun semua itu tidak terlepas dari kemampuan keuangan APBD Riau, karena untuk program RLH ini memang tidak ada diposkan di APBD Siak, melainkan diposkan di APBD Riau,” terang Kabid H Khaidir Fitri.

Lebih lanjut Kabid Perkim yang merupakan salah satu pejabat terbaik Dinas PU Tarukim Siak itu mengatakan, pada tahun 2024 lalu disalurkan bantuan RLH sebanyak Lima unit untuk masyarakat kurang mampu di wilayah Kecamatan Sungai Apit.

“Tahun 2024 lalu Siak mendapat jatah RLH sebanyak Lima unit yang dibangun di Kecamatan Sungai Apit. Kita berdoa semoga di tahun-tahun berikutnya bantuan RLH bisa kembali digulirkan di Siak,” tutup Kabid Khaidir Fitri.

Tanggapan Anggota DPRD Riau Muhtarom S.Ag:

Menanggapi masih banyaknya warga miskin di Kabupaten Siak yang membutuhkan bantuan Rumah Layak Huni (RLH), membuat sejumlah pihak angkat bicara, tak terlepas anggota Komisi IV DPRD Riau Muhtarom S.Ag. Menurutnya, program RLH yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau itu harus bisa terus digulirkan ke daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Siak.

“Program RLH memang ada di provinsi, untuk tahun 2025 ini infonya akan menyesuaikan dengan program presiden 3 juta rumah. Jadi untuk pengalokasian anggaran RLH ini kita masih menunggu kebijakan gubernur yang baru,” papar Muhtarom S.Ag, Rabu (15/01/2025) siang, kepada media ini.

Di samping itu, Muhtarom juga menyinggung terkait kondisi keuangan daerah baik provinsi maupun kabupaten yang saat ini mengalami tunda bayar, sehingga mengakibatkan sejumlah rencana kerja/kegiatan pada satuan kerja (Satker) belum bisa dirumuskan dan masih harus menunggu.

“Khusus untuk di Kabupaten Siak, memang masih cukup banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan RLH. Namun untuk di tahun 2025 ini kami masih mengacu pada program-program yang diajukan pada tahun 2024 lalu, sehingga kami belum bisa banyak berbuat. Meski demikian, kami juga akan melihat di APBD Perubahan nantinya terkait RLH itu,” imbuh Muhtarom.

Selain masalah tunda bayar yang terjadi di tahun 2024, lanjut Muhtarom, pada tahun 2025 ini di APBD Provinsi Riau juga akan ada pengurangan anggaran (defisit, red) yang semua itu tentunya akan berdampak pada rencana kegiatan.

“Terkhusus program RLH, kami minta agar data-data warga miskin yang ada di Kabupaten Siak disiapkan, sehingga nantinya bisa segera kita ajukan baik ke Pemerintah Pusat maupun ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Selain itu, untuk merealisasikan program RLH juga harus diselaraskan antara program Pemprov dengan Pemkab,” katanya lagi.

Lebih lanjut anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, penyaluran bantuan RLH masih tetap menjadi program prioritas yang akan terus diperjuangkan, dan akan menjadi bagian penting dari pengalokasian anggaran lewat dana aspirasi Pokok Pikiran (Pokir) dewan di DPRD Provinsi Riau.

Laporan: Datok

No More Posts Available.

No more pages to load.