BATU BARA | Metrotempo.co – Organisasi Muda-Mudi Peduli Sumatera Utara (MMP-SU) kembali menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Desa Gambus Laut, pada Senin (11/11/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam dari mahasiswa dan masyarakat Desa Sukorejo atas tidak adanya perubahan signifikan pasca aksi pertama yang digelar pada Oktober lalu.
Puluhan massa dari MMP-SU bersama warga Desa Sukorejo menilai Plt Kepala Dinas PUTR Batu Bara, kontraktor CV Eka Nusa, dan konsultan PT Angkasa Raya Konsultan tidak serius menanggapi tuntutan masyarakat.
Mereka menuding pihak-pihak tersebut telah mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja proyek pembangunan jembatan Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp7,4 miliar.
Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran Plt Kadis PUTR Batu Bara tidak menemui peserta aksi dan memilih tetap berada di dalam ruangan. Sikap tersebut dinilai mencerminkan ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan di depan kantornya.
Ketua MMP-SU, Amry Butar Butar, menegaskan bahwa pihaknya menilai Plt Kadis PUTR Batu Bara sudah tidak layak memimpin dinas tersebut karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan proyek daerah.
“Kami menilai Plt Kadis PUTR Batu Bara tidak pantas memimpin. Ia telah menutup mata terhadap persoalan serius di lapangan. Kami juga mendesak agar CV Eka Nusa dan PT Angkasa Raya Konsultan segera di-blacklist dari seluruh proyek di Kabupaten Batu Bara karena telah mengabaikan keselamatan kerja dan hak-hak pekerja,” tegas Amry dalam orasinya.
Amry juga menyebut, buruknya pengerjaan proyek jembatan di Desa Sukorejo tidak terlepas dari adanya dugaan permainan dan kepentingan pihak tertentu dalam pengelolaan proyek tersebut.
“Kami menduga kuat bahwa rendahnya kualitas proyek ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena ada pihak yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
MMP-SU menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Apabila tuntutan mereka kembali diabaikan, MMP-SU berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara. **ABB
