ASAHAN | Metrotempo.co – Krisis kepemimpinan dan dugaan penyimpangan anggaran di Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, kembali mencuat ke publik. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Muda Mudi Peduli Sumatera Utara (MMP-SU) menyampaikan sikap keras terhadap kondisi Pemerintahan Desa yang dinilai tidak transparan, tidak berjalan, dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan keluhan warga, MMP-SU menemukan adanya serangkaian kegiatan anggaran tahun 2024–2025 yang diduga fiktif, tercatat sebagai program namun tidak memiliki bukti pelaksanaan, tidak memberikan dampak pembangunan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Temuan itu diperparah oleh ketidakaktifan Kepala Desa Meranti, yang disebut tidak menjalankan tugas karena alasan sakit, membuat seluruh pelayanan publik hanya bergantung pada Sekretaris Desa.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini tanda-tanda kuat adanya penyalahgunaan wewenang. Desa Meranti seperti berjalan tanpa nahkoda,” tulis MMP-SU dalam pernyataan sikapnya.
Tuntutan MMP-SU: Copot Kades dan Audit Total Anggaran
Dalam sikap resminya, MMP-SU mengajukan empat tuntutan utama:
1. Kepala Desa Meranti diminta mundur atau dicopot, karena dianggap tidak lagi mampu memimpin dan mempertanggungjawabkan amanah jabatan.
2. Camat Meranti diminta memperketat pengawasan, mengingat desa dinilai telah berbulan-bulan berjalan tanpa kepemimpinan efektif.
3. Bupati Asahan diminta segera mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan kepala desa.
4. Meminta Inspektorat Kabupaten Asahan harus melakukan audit total terhadap seluruh anggaran Desa Meranti yang diduga fiktif dan tidak berdampak pada pembangunan masyarakat.
Wakil Bupati Asahan: “Inspektorat akan turun untuk menyelidiki kasus ini”
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Bupati Asahan, Rianto S.H., MAP, memberikan respon resmi yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
“Kami akan sampaikan kepada pihak Inspektorat untuk selidiki kasus ini serta terus memantau perkembangannya,” ucap Wakil Bupati Asahan Rianto S.H., MAP.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa isu dugaan korupsi dan kelumpuhan pemerintahan Desa Meranti mulai ditangani secara formal oleh pemerintah daerah.
MMP-SU: “Jika tidak ada hasil konkret, kami siap aksi jilid II”
Ketua MMP-SU, Amry Butar Butar, menegaskan bahwa pihaknya menghargai tanggapan Wakil Bupati. Namun ia menyatakan bahwa MMP-SU tidak akan berhenti hanya pada laporan dan dialog.
“Jika tuntutan kami tidak menghasilkan langkah konkret dari pemerintah, kami siap menggelar aksi unjuk rasa jilid II,”tegas Amry.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan membiarkan desa dikelola secara semena-mena dan MMP-SU akan terus berada di garis depan dalam mengawal penegakan hukum, transparansi, dan kepentingan masyarakat. **ABB
