BATU BARA | Metrotempo.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Muda Mudi Peduli Sumatera Utara (MMP-SU) menggelar aksi unjuk rasa pada siang hari ini di Kabupaten Batu Bara. Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan moral mahasiswa terhadap dugaan pengkhianatan sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Batu Bara, Senin (22/12/2015).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan kehadiran mereka sebagai Agent of Change dan Agent of Social Control, menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan keresahan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Ketua MMP-SU, Amry Butar Butar, dalam orasinya menyampaikan bahwa Kabupaten Batu Bara lahir dari perjuangan panjang rakyat, pemuda, dan tokoh masyarakat sejak awal tahun 2000-an. Perjuangan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap ketimpangan pembangunan serta buruknya pelayanan pemerintahan yang dirasakan masyarakat kala itu.
“Kabupaten Batu Bara tidak lahir dari belas kasihan kekuasaan. Daerah ini lahir dari darah, keringat, dan keberanian rakyatnya. Sejarah ini adalah harga diri yang tidak boleh dikhianati oleh siapa pun,” tegas Amry Butar Butar.
Massa aksi menyoroti dugaan peristiwa pada sekitar tahun 2002–2003, di mana terjadi tindakan penghalangan perjuangan pemekaran, berupa penurunan paksa spanduk ajakan pemekaran di sekitar Kantor Camat Lima Puluh. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kejahatan moral yang melukai sejarah dan meninggalkan luka mendalam bagi para pejuang pemekaran.
Lebih lanjut, Amry Butar Butar menyatakan keprihatinannya karena sosok yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut kini justru menduduki jabatan strategis sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, yakni Bambang Hadisuprapto, yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Lima Puluh.
“Ini bukan sekedar soal jabatan administratif, tetapi soal marwah daerah dan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Batu Bara. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap sejarahnya sendiri,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, MMP-SU secara tegas menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak Bupati Kabupaten Batu Bara untuk segera mencopot Bambang Hadisuprapto dari jabatan Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Menolak secara mutlak keberadaan pejabat daerah yang diduga memiliki rekam jejak menghambat dan mengkhianati perjuangan pemekaran Kabupaten Batu Bara.
3. Menuntut Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menghormati, menjaga, dan tidak mengkhianati sejarah perjuangan pemekaran daerah.
4. Menegaskan bahwa Kabupaten Batu Bara lahir dari perjuangan rakyat dan tidak boleh dikelola oleh pihak yang tidak berpihak pada sejarah serta kepentingan rakyat.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Ketua MMP-SU, Amry Butar Butar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah daerah memberikan sikap dan keputusan yang berpihak pada keadilan sejarah serta aspirasi rakyat Kabupaten Batu Bara. **Tim/Red
