SIAK|METROTEMPO Pemerintah Kabupaten Siak menerima kunjungan kerja (Kunker) rombongan DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka studi banding.
Maksudkedatangan tersebut terkait mekanisme penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak. Khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kampar ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun bersama anggota, disambut langsung Asisten Ekbang Setda Kabupaten Siak Hendrisan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Rubiati, di Ruang Rapat Pucung Rebung Kantor Bupati Siak, Rabu (1/7/2020).
Asisten Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Hendrisan dalam sambutannya menyampaikan dalam hal penanganan data di Kabupaten Siak, Bupati Siak bersama OPD, beserta Sekda dan para Asisten ikut serta bersama tim dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
“Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi ke depan, bahwa memang kita disoroti oleh semua elemen terkait selama masa pandemi. Soal data-data ini, kalau tidak hati-hati bisa berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar Zumrotun mengatakan, bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan Bansos terhadap masyarakat pada masa covid-19. Lantaran banyaknya persoalan-persoalan dengan Bansos tersebut. Untuk di Kabupaten Kampar sendiri kata dia juga mengalami mekanisme refocusing anggaran sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Indonesia.
“Kami ingin mengetahui mekanisme yang dijalankan Dinsos Siak itu seperti apa, Yakni dalam hal memberikan bantuan, lalu berapa ploting anggaran untuk terjadinya refocusing ini. Kemudian selanjutnya terkait data, verifikasi dan validasi data melibatkan lintas sektor itu seperti apa,” ungkapnya.
Menjawab pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Rubiati menerangkan, Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penanganan Covid-19 Kabupaten Siak sudah dilakukan secara terintegrasi, dan melakukan sinkronisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya yang terkait di dalam Gugus Tugas Covid di Kabupaten Siak.
“Menyikapi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan pada saat penanganan covid, Pemkab Siak membuat alur bagaimana data dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemberiannya,” ucapnya.
Alur mekanisme yang dilakukan, lanjutnya, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses dilakukan verifikasi dan validasi data melalui fasilitator, puskessos dan supervisor.
“Dimulai dari desa, oleh fasilitator dan kepala desa dan dimusyawarahkan di kampung. Hasil musyawarah dikirimkan ke kecamatan, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh camat bersama supervisor, kemudian baru ditetapkan dalam Surat Keputusan.
Selainjutnya camat mengirimkan usulan ke bupati melalui dinas sosial, untuk dilakukan verifikasi dan validasi tingkat kabupaten dengan melibatkan Sekda, Asisten, dan dinas-dinas terkait.
“Jadi proses ini sudah dilakukan secara berlapis-lapis, mekanisme yang sudah dilakukan mulai dari tahap lapisan paling bawah sekali,” pungkasnya. [Abb/rel]
