ACEH TAMIANG|METROTEMPO-
Kejari Tamiang Koordinasi dengam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, Aceh. Terkait Percepatan Belanja Daerah Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional.
Koordinasi itu, dilakukan Kajari, Agung Ardyanto dengan Bupati Aceh Tamiang, Mursil; disela-sela peringatan Hari Bhakti Adyaksa ke-61, Kamis, 22/07/ 2021, Pukul 14.00 WIB, di Aula Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
Pertemuan tersebut membahas Percepatan Belanja Daerah Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Wilayah Kab Aceh Tamiang.
Agung Ardyanto, pada awak media mengatakan bahwa; kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasi di Kejari Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, Mkn, Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang.
Dijelaskan bahwa kegiatan itu merupakan arahan langsung dari Jaksa Agung dalam kunjungan kerja virtualnya pada 21 Juli 2021. Kejagung mengarahkan; agar Kejaksaan mendukung Pemkab Aceh Tamiang dengan maksimal.
Kajari Aceh Tamiang menindaklanjuti dan mengundang Bupati beserta perangkat terkait bahwa; Kejari Aceh Tamiang siap mendukung program yang dilaksanakan Pemkab Aceh Tamiang. Sehingga dapat terhindar dari SILPA diakhir tahun atau dengan kata lain dapat segera terserap.
“Apalagi Kejari dan Pemkab Aceh Tamiang telah membuat Memorandum of Understanding (MOU) hal itu agar Pemkab Aceh Tamiang tidak ragu dan sungkan untuk meminta dukungan dan pengawalan pada Kejari Aceh Tamiang,” jelas Agung.
Disesi yang sama Bupati Aceh Tamiang Mursil, SH, Mkn menyampaikan sektor Ekonomi di Aceh Tamiang tidak berdampak separah Jawa dan Bali, karena perekonomian mayoritas berasal dari sawit dan getah.
Dimana angka sawit perhari ini mencapai Rp2025 rupiah dan merupakan rekor tertinggi, bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mengalami PPKM Darurat maupun PPKM Level 4, sedangkan angka penderita Covid di Aceh Tamiang per 22 Juli 2021 sebanyak 8 Orang saja dan tidak sebanyak Jawa
Mursil menambahkan untuk pembangunan infrastruktur memang tidak bisa mencapai 50% sebab pencairan dana dari pemerintah baru mencapai 25% atau DP saja.
Dikawatirkan akan terjadi permasalahan akibat Refocussing yang akan dicanangkan oleh Menteri Keuangan dimana kontrak telah berjalan sehingga berdampak pada Gaji PNS serta PAD Aceh Tamiang.
Dijabarkan bahwa; APBK relatif kecil dan tidak mencapai 10% dimana mayoritas bersumber dari dana transfer seperti DAU, DAK, dan Otsus.
Di sisi lain Pemkab Aceh Tamiang berpendapat seharusnya pemotongan anggaran tidak dipukul rata seperti di jawa sebab kondisi pandemi Covid-19 di Aceh Tamiang tidak tinggi seperti di Jawa (zona kuning-orange).
Sehingga bisa dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan lain yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah dan masalah tersbesar yang dihadapi Pemkab selama pandemi justru adalah Refocussing anggaran bukan covid itu sendiri.
Terkait pencairan Dana Bansos untuk Provinsi Aceh terdapat keterlambatan yang disebabkan oleh Kemensos menggunakan Bank Konvensional namun tidak beroperasi di Aceh disebabkan Qanun Syariah,urai bupati menjelaskan.
“Hal itu dapat dikatakan di Kabupaten Aceh Tamiang sementara ini tidak terdapat perlambatan ekonomi namun yang dikhawatirkan akan terjadi adalah kenaikan jumlah penderita Covid-19 yang disebabkan oleh Cluster Mudik Idul Adha,” kata Mursil
Mursil berharap hal itu tidak akan terjadi dan perhari ini jumlah penderita Covid sebanyak 8 (delapan) orang, di sisi lain jumlah orang berkurban tumbuh lebih tinggi hingga 2 kali lipat dibanding tahun lalu dan merupakan parameter positif dalam perekonomian Aceh Tamiang.
Mursil menambahkan bahwa, Aceh Tamiang mengalami kendala dalam hal vaksinasi dimana stok vaksin sudah habis dan hanya tersedia beberapa vaksin cadangan sehingga diharapkan ada kiriman stok vaksin untuk dapat kembali menyelenggarakan kegiatan vaksin massal.
Sedang kepala BPKAD Aceh Tamiang, Yusriati, SE, MSi, Ak mengatakan bahwa tidak ada kendala yang terjadi pada saat penyaluran dana BLT Dana Desa telah cair dan dimungkinkan akan menjadi yang tercepat lagi dalam hal pencairan.
“Terkait realisasi anggaran khususnya yang bersinggungan dengan Covid yakni Insentif Nakes dimana dengan adanya refocussing maka anggaran akan berkurang,” Kata Yusriati.(Hrp/spm)
